You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Kecamatan Senen Rutin Melakukan Pendataan Rumah Kost
.
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

30 Rumah Kos di Senen Tanpa Izin

Razia dan pendataan rumah kos terus digencarkan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan rumah kos seperti menjadi tempat prostitusi, narkoba dan terorisme. 

Sampai saat ini sudah 98 rumah kos yang di data, 68 rumah kos memiliki izin, sedangkan sisanya 30 rumah kost belum memiliki izin

Razia dan pendataan rumah kos di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, hingga kini sudah mendata sebanyak 98 rumah kos. Pendataan dilakukan di enam kelurahan di wilayah Kecamatan Senen yakni, Kelurahan Senen, Paseban, Bungur, Kwitang, Kenari dan Kramat.

"Sampai saat ini sudah 98 rumah kos yang di data, 68 rumah kos memiliki izin, sedangkan sisanya 30 rumah kost belum memiliki izin," ujar Prasetyo Kurniawan, Wakil Camat Senen, Rabu (13/5).

WNA Cantik Terjaring Razia Kos di Pondok Pinang

Untuk itu, kata Prasetyo, bagi para pemilik rumah kos yang belum mengurus izin, diimbau untuk segera mengurus perizinannya di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Senen. Sedangkan bagi penghuni rumah kos yang tidak memilik KTP juga diminta segera mengurus Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS).

"Sedangkan yang masih KTP daerah untuk segera lapor ke Kasie Dukcapil di kecamatan. Untuk rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar akan didata sebagai wajib pajak serta di buatkan NPWP," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1452 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1377 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1287 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1260 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1128 personFolmer